Saham Dalam Tinjauan Islam

    0
    85

    Salah satu produk yang muncul dalam transaksi ekonomi modern adalah surat-surat berharga. Pengertian surat berharga yaitu surat bernilai uang yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai jaminan. Salah satu diantara surat berharga itu adalah saham.

    1. Definisi

    Saham adalah surat bukti kepemilikan atau  bagian dari modal suatu perusahan/perseroan terbatas yang dapat diperjual-belikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal.

    2. Nilai Saham

    Setiap saham memiliki 3 nilai :

    *) Nilai nominal : yaitu nilai saham ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

    *) Nilai Buku : yaitu nilai saham berdasarkan nilai asset perusahaan.

    *) Nilai pasar : yaitu nilai saham saat dijual di pasar saham.

    3. Jenis saham

    Saham terbagi menjadi dua : yaitu saham istimewa dan saham biasa.

    *) Saham istimewa (preferred stock) yaitu para pemegang saham memiliki hak istimewa dalam hak deviden (laba berupa saham).

    *) Saham biasa yaitu para pemegang saham memiliki hak yang sama: hak deviden, hak suara dalam menentukan kebijakan saham, semuanya berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

    4. Hukum Saham

    Secara umum perusahaan  yang bergerak di bidang halal boleh hukumnya menerbitkan saham untuk mengumpulkan modalnya. Hal ini merupakan keputusan majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi fiqih OKI), No.63 (1/7) 1992, yang berbunyi, “berdasarkan hukum asal sebuah mu’amalah adalah mubah (boleh) maka mendirikan sebuah emiten (perusahaan public yang menerbitkan dan menjual saham) yang bergerak dibidang halal hukumnya boleh”.

    Ada dua jenis perusahaan (emiten) yang diharamkan,

    Pertama : bank konvensional , asuransi konvensional , dan perusahaan yang memperjual-belikan khamr, rokok, atau barang-barang yang diharamkan syariah, atau didalamnya terdapat praktek perjudian.

    Kedua : perusahaan yang usahanya mubah, seperti perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, industry, atau pertanian tetapi sebagian transaksinya merupakan transaksi yang diharamkan. Contohnya : mendapatkan kredit berbunga dari bank atau menyimpan dana tunai perusahaan pada bank riba.

    5. Hukum Saham istimewa

    Yang dimaksud dengan saham istimewa adalah saham dengan hak istimewa menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Misalnya, berupa prioritas terhadap deviden (laba berupa saham) yang besarnya deviden diberikan dalam jumlah tetap (tidak berubah) berupa persentase dari nilai nominal yang tertera pada sertifikat saham, atau penentuan pengurus dan sisa harta saat terjadi likuidasi.

    Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemegang saham istimewa. Hak istimewa itu berupa pemberian deviden dengan persentase tetap sekalipun perusahaannya mengalami kerugian.

    Dalam saham, akad yang berlaku adalah adalah syarikah (kerjasama bagi hasil). Namun bila pemegang saham mendapat deviden (laba berupa saham) dengan persentase tetap berarti modal yang ia berikan terjamin dan tidak akan mengalami kerugian. Modal yang terjamin dalam sebuah usaha (kerja sama) maka akadnya otomatis berubah dari akad syarikah menjadi akad qardh (pinjaman) dan akad pinjaman tidak boleh mendapat keuntungan.

    Jadi, manakala pemegang saham istimewa mendapat deviden setiap tahunnya maka sejatinya pemegang saham hanyalah memberikan pinjaman kepada emiten (erusahaan penerbit saham) yang dikembalikan dengan melebihi nilai pokok hutang, maka hukumnya adalah haram, karena didalamnya terdapat riba dayn. Sebagaimana kaidah fiqh :

    كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَالرِّبَا

    Oleh karena itu Majma’ Al Fiqh Al Islami (divisi fiqih OKI) mengeluarkan keputusan haramnya menerbitkan saham istimewa No 63(1/7) 1992, yang berbunyi, “Tidak boleh menerbitkan saham istimewa, pemegangnya mendapatkan hak jaminan dari emiten bahwa modalnya tidak akan berkurang serta mendapat deviden (laba berupa saham) dalam jumlah tetap.

    6. Perdagangan Saham halalkah ?

    Setelah pembahasan tentang hukum menerbitkan saham istimewa dan memperjual belikannya, selanjutnya akan dibahas hukum memperjual-belikan saham biasa.

    Adapun saham biasa, maka terbagi menjadi beberapa variabel :

    1. Saham perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang haram

    Para ulama kontemporer sepakat bahwa saham perusahaan yang produksinya bergerak dibidang usaha yang haram, maka haram juga membeli sahamnya. Sebagaimana keputusan majma’ Al Fiqh Al Islamiy (divisi fiqih OKI) dengan keputusan No 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi,

    لاَ خِلَافَ في حُرْمةِ الإِسْهامِ فِي شَرِكاَتِ عَرْضُهَا الأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَا التَّعاَمُلِ بِا لرِّبَا أَوْ إِنْتَاجِ المُحَرَّمَاتِ أَوْ المُتَاجِرَةِ بِهَا

    “Tidak ada perbedaan pendapat tentang keharaman hukum membeli saham perusahaan, tujuan pendiriannya bergerak dibidang haram seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram.”.

    Berikut jenis kegiatan usaha yang termasuk ke dalam usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain adalah :

    ✔️ Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

    ✔️ Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk bank bank konvensional dan asuransi konvensional.

    ✔️ Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram.

    ✔️ Usaha yang memproduksi, mendistribusi,dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang membawa mudharat dan merusak moral.

    2. Saham perusahaan yang meski usahanya halal tetapi memiliki hutang dalam bentuk pembiayaan ribawi.

    Jika sebuah perusahaan kegiatan usahanya halal, akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya  sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya pada bank yang menganut system ribawi atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank yang menganut riba, maka para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini :

    Pendapat pertama:

    Boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan beberapa syarat :

    📎Tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba.

    📎 Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi

    📎 Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan

    📎 Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan.

    📎 Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba/haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan.

    📎 Setelah menerima deviden , maka keuntungan riba wajib disalurkan untuk kepentingan social.

    Dalil pendapat pertama ini :

    Mereka berdalil dengan al hajah (kebutuhan yang mendesak) akan keberadaan perusahaan  yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak dibidang telekomunikasi, air bersih, listrik, perkebunan, angkutan umum darat, laut dan udara. Perusahaan jenis ini sangat dibutuhkan ummat. Maka bila membeli perusahaan tersebut dihukumi haram dikhawatirkan kebutuhan umat akan jasa dan produk yang diberikan perusahaan tidak terpenuhi.

    Sanggahan :

    Menggunakan dalil hajat dalam masalah ini  tidak kuat, karena tidak semua emiten (perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat) memang dibutuhkan dalam kehidupan ummat. Maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua emiten adalah tidak tepat.

    Yang harus kita lakukan saat ini adalah mendidik umat islam untuk mengenal ajaran syariah agar mereka sadar dan umat Islam memboikot serta tidak membeli perusahaan yang bercampur dengan transaksi haram. Sebagaimana kenyataannya sekarang dimana seluruh bank konvensional ribawi berlomba membuka unit syariah, karena bank konvensional ribawi mulai ditinggal ummat.

    Pendapat kedua :

    Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang kegiatan pembiyaannya mengandung riba dan menyimpan uangnya di bank ribawi.

    Dalil pendapat kedua : Keputusan Majma’ Al Fiqh Al Islamiy (Divisi Fiqih OKI) no 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi,

    الأصلُ حُرْمَةُ الإسهامِ في شركات تتعامل أَحيانًا بالمُحَرَّماتِ كالرِّبا و نحوه باِلرغمِ مِنْ أَنَّ أَنْشِطَتَهَا الأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ

    “Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak dibidang yang dihalalkan.”.

    Dalil pendapat kedua lebih kuat, karena hubungan antara pemegang saham dan perusahaan menggunakan akad wakalah, dimana pihak pemegang saham sebagi muwakkil (yang mewakilkan) dan perusahaan sebagai wakil. Maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut sesungguhnya ia mewakilkan kepada perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Dengan ini sesungguhnya ia menyetujui transaksi riba sekalipun hati dan mulutnya mengingkari.  Diriwayatkan oleh sahabat Jabir radiyallahu ‘anhu, “Rasulullah shalaallahu ‘alaihi wa sallam mengutuk orang yang memakan harta riba, yang memberikan riba, penulis transasaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama(berdosa). ( HR Muslim).

    ✍️ Penulis : Ustadz Muhammad Mukhtar Zain, Lc
    
    Tim Rubrik Kajian Ilmiyah Al Binaa Menyapa